SURABAYA, GANTARANEWS.ID — Suhu politik dan sosial di Jawa Timur mulai memanas. Gerakan Selamatkan Jawa Timur (GSJT) bersiap menggelar aksi besar di depan Kantor Gubernur Jawa Timur dan Gedung Negara Grahadi, menyuarakan desakan terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan PT Petrogas Jatim Utama (PJU), salah satu badan usaha milik Pemerintah Provinsi.
Gerakan yang dipimpin Abah Riyadi ini menilai, pengelolaan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur kini jauh dari semangat transparansi dan akuntabilitas publik. Riyadi menduga ada oknum yang memanfaatkan kedekatan dengan lingkar kekuasaan untuk mengendalikan arah kebijakan perusahaan daerah.
“Sudah terlalu lama BUMD dikelola dengan pola tertutup. Ada oknum yang bertindak seperti penguasa kecil, merasa kebal aturan, dan memperlakukan perusahaan daerah seolah milik pribadi,” ujar Riyadi, dalam pernyataannya kepada wartawan.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi menyeret Jawa Timur pada masalah serius, mulai dari defisit keuangan hingga risiko kebangkrutan beberapa BUMD. Salah satunya, kata dia, PT Petrogas Jatim Utama yang kini menjadi sorotan GSJT.
“Kami menemukan indikasi praktik korupsi di tubuh anak perusahaan PT PJU yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Namun yang lebih berbahaya adalah sistemnya — dibuat seolah bisa dikendalikan satu orang,” tegasnya.
Riyadi menambahkan, fenomena “raja kecil” di tubuh BUMD telah menciptakan budaya korporasi yang tertutup dan jauh dari pengawasan publik.
“Ada satu sosok yang selalu bermain di balik layar, mengatur posisi direktur, dan memastikan semua kebijakan berjalan sesuai kepentingannya. Waktunya akan kami buka ke publik dalam aksi nanti,” ujarnya.
Lebih lanjut, GSJT juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap seluruh BUMD.
“Gubernur dan Biro Perekonomian harus bertanggung jawab. Tidak bisa hanya diam. Kalau pengawasan jalan, tidak akan ada oknum yang bisa seenaknya mempermainkan aset daerah,” tegasnya lagi.
Riyadi memastikan GSJT akan menurunkan ratusan massa dari berbagai daerah di Jawa Timur. Pihaknya telah menyiapkan surat pemberitahuan aksi ke Polrestabes Surabaya dan menyatakan demonstrasi akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Kami turun bukan untuk kepentingan politik, tapi untuk menyelamatkan aset rakyat Jawa Timur. Jika tidak ada tindakan nyata, kami akan buka semua data dan nama di lapangan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jatim, Dr. M. H. Aftabuddin Rijaluzzaman, S.Pt, M.Si, saat dikonfirmasi terkait tudingan tersebut melalui pesan singkat, menjawab singkat:
“Maaf mas, saya masih ada giat dengan TPID dari Riau,” ujarnya.
Penulis Saiful